Kementerian Hukum Tetap Sidak Internal

sidak

Seorang petugas Kamtib Divisi Pemasyarakatan Depkumham Kanwil Jawa Timur melkukan sidak di Lapas klas II B Gresik, untuk mengetahui diskriminasi yang terjadi terhadap penghuni lapas (13/1). TEMPO/Fully Syafi   TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap menjalankan inspeksi mendadak (sidak) di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan meskipun nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dengan Badan Narkotika Nasional dibekukan sementara. "Kegiatan sidak internal tetap dilakukan," kata Kepala Subdirektorat Komunikasi pada bagian Permasyarakatan, Akbar Hadi, di Jakarta, Kamis, 5 April 2012. Sidak internal, dijelaskan Akbar, mencakup inspeksi dari Satuan Tugas Penc

sidak

Seorang petugas Kamtib Divisi Pemasyarakatan Depkumham Kanwil Jawa Timur melkukan sidak di Lapas klas II B Gresik, untuk mengetahui diskriminasi yang terjadi terhadap penghuni lapas (13/1). TEMPO/Fully Syafi   TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap menjalankan inspeksi mendadak (sidak) di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan meskipun nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dengan Badan Narkotika Nasional dibekukan sementara. "Kegiatan sidak internal tetap dilakukan," kata Kepala Subdirektorat Komunikasi pada bagian Permasyarakatan, Akbar Hadi, di Jakarta, Kamis, 5 April 2012. Sidak internal, dijelaskan Akbar, mencakup inspeksi dari Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh wilayah dan inspeksi tim Security Task Force (STF) yang dibentuk Ditjen Permasyarakatan. "Dua itu tetap akan melakukan sidak secara rutin dan insidentil," ujarnya. Akbar menyayangkan jika dibekukannya MoU pihaknya dengan BNN dinilai sebagai sikap tidak berkomitmen terhadap pemberantasan narkoba. Sebab, selama ini Ditjen Permasyarakatan beberapa kali menggelar sidak dan berupaya menutup ruang peredaran obat terlarang di penjara. Contohnya adalah sidak di Lapas Medan dan Cipinang beberapa waktu lalu yang mengungkap adanya jaringan peredaran narkoba di bui. "Kami juga berkomitmen, apabila ada petugas kami yang terbukti bersalah, pasti akan dikenakan sanksi," kata dia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin memilih untuk sementara membekukan kerja sama yang tertuang dalam MoU dengan BNN terkait penindakan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Keputusan itu diambil Amir menyusul insiden penamparan petugas dalam inspeksi mendadak di Lapas Pekanbaru, Riau, Selasa dinihari, 3 April 2012. "Mengingat ekses kejadian Pekanbaru dan untuk mencegah kejadian serupa terulang, saya telah ambil keputusan untuk sementara saya membekukan MoU dengan BNN, terutama terkait dengan penindakan," kata Amir dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, kemarin, 4 April 2012. Meskipun begitu, kerja sama di luar bidang penindakan masih bisa dilakukan antara pemerintah dengan BNN. Misalnya, kata Amir, BNN masih bisa melakukan pengebonan atau peminjaman tahanan untuk kepentingan penyidikan kasus narkoba. Amir menjelaskan, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan pertemuan dengan Kepala BNN Gories Mere. Pertemuan kedua pihak diharapkan Amir bisa merumuskan standar operasi penindakan dalam upaya pemberantasan narkoba di penjara. "Ke depan kami harus punya standar operasi yang jelas," ujarnya. ISMA SAVITRI   Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/04/05/063394930/Kementerian-Hukum-Tetap-Sidak-Internal  

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0