Pemindahan Napi Jangan Serampangan

JAKARTA-Pasca kerusuhan yang menyebabkan kebakaran di Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, Sumatra Utara, sejumlah narapidana langsung dipindahkan. Ada sekitar 167 napi yang telah dipindahkan ke enam lapas di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan jumlah napi yang kabur sampai sekarang belum bisa dipastikan. Kasubdit Komunikasi Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi Prabowo mengatakan pemindahan itu mulai hari ini sudah dilakukan. "Ada enam lapas yang akan dijadikan tempat pemindahan napi," papar Akbar yang kemarin beradai Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Akbar menjelaskan ada 167 napi yang telah dipindahkan. Mereka antara lain dibawa ke Lapas Pematang Siantar (51 napi), Tebing Tinggi (20), Tanjung Balai (50), Padang Jaya (15), Lubuk Pakam (18) dan Balige, Toba Samosir (13). "Kemungkinan aka nada pemindahan ke lapas lainnya, saat ini masih dalam koordinasi," paparnya. Kementerian Hukum dan HAM sendiri menyiapkan 13 lapas sebagai tempat pemindahan sementara. Akbar m

Pemindahan Napi Jangan Serampangan
JAKARTA-Pasca kerusuhan yang menyebabkan kebakaran di Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, Sumatra Utara, sejumlah narapidana langsung dipindahkan. Ada sekitar 167 napi yang telah dipindahkan ke enam lapas di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan jumlah napi yang kabur sampai sekarang belum bisa dipastikan. Kasubdit Komunikasi Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi Prabowo mengatakan pemindahan itu mulai hari ini sudah dilakukan. "Ada enam lapas yang akan dijadikan tempat pemindahan napi," papar Akbar yang kemarin beradai Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Akbar menjelaskan ada 167 napi yang telah dipindahkan. Mereka antara lain dibawa ke Lapas Pematang Siantar (51 napi), Tebing Tinggi (20), Tanjung Balai (50), Padang Jaya (15), Lubuk Pakam (18) dan Balige, Toba Samosir (13). "Kemungkinan aka nada pemindahan ke lapas lainnya, saat ini masih dalam koordinasi," paparnya. Kementerian Hukum dan HAM sendiri menyiapkan 13 lapas sebagai tempat pemindahan sementara. Akbar mengatakan meskipun terbakar, namun ada sejumlah blok yang masih bisa digunakan. Beberapa napi mungkin masih akan ditempatkan di Lapas Labuhan Ruku dengan pengamanan ketat. Hingga pukul 20.00, Akbar belum bisa memastikan berapa tahanan yang kabur. "Datanya yang buron masih simpang siur. Tadi sore seluruh napi sudah diapelkan tapi kami masih belum bisa memastikan berapa yang kabur," terangnya. Hanya saja ada 22 napi yang tertangkap, tiga di antaranya menyerahkan diri. Berdasarkan data di situs smslap.ditjenpas.go.id, data jumlah penghuni Lapas Labuhan Ruku sebelum kerusuhan sebanyak 867 penghuni. Jumlah ini terdiri atas 564 napi dan 303 orang masih berstatus tahanan. Lapas Labuhan Ruku sendiri didominasi penghuni dengan kasus narkotika sebanyak 440 orang. Diduga ada 45 orang yang kabur pasca kebakaran tersebut. Sebab informasi yang dihimpun koran ini ada 822 orang yang sudah terdata pasca kejadian. Artinya ada selisi 45 orang dari jumlah semula. Terkait hal ini, Akbar mengatakan data itu masih belum valid. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membenarkan jika salah satu penyebab kerusuhan di Lapas Labuhan Ruku ialah persoalan remisi. Informasi awal keributan itu terjadi antara petugas lapas dan napi terkait pemberian remisi. "Informasi awal yang seperti itu, tapi masih perlu diverifikasi," ujarnya dalam keterangan persnya kemarin. Menurut dia hal tersebut perlu diverifikasi karena muncul beberapa hal yang diduga juga menjadi penyebab kerusuhan. Penyebab lain itu yakni adanya pemindahaan napi dari Lapas Lubuk Pakam. Menurut Denny, persoalan umum hingga terjadinya kerusuhan di dalam lapas itu ialah masalah over kapasitas. "Kasus ini perlu diinvestigasi lebih dalam agar tidak terjadi di lapas atau rutan yang lain," paparnya. Denny hanya memastikan tidak ada korban jiwa dari peristiwa kerusuhan yang berujung pada pembakaran bangunan lapas tersebut. Menurut dia secara nasional ada lima program yang kini tengah dijalankan Kemenkumham menyikapi overloadnya kapasitas lapas. Lima program itu antara lain,n pembangunan lapas baru, pemberian hak-hak bagi penghuni dari kelompok marjinal seperti anak, lansia, dan sakit atau cacat permanen. Selain itu, Kemenkumham juga sedang koordinasi dengan instansi terkait mengenai rehabilitasi bagi pemakai dan korban narkotika. Menurut dia hampir di semua lapas di Indonesia, napi terbanyak merupakan kasus narkoba. Nah menurut Denny tidak semua napi narkoba itu harus menjalani hukuman pidana. "Banyak di antara mereka yang seharusnya sesuai undang-undang harusnya ada di rehabilitasi," terangnya. Denny menyebutkan di kota-kota besar, napi kasus narkoba jumlahnya diatas 50 persen. Selain itu, menurut Denny program lain yang tengah diupayakan Kemenkumham ialah mendorong penegakan hukum pidana alternatif. Dijelaskan dia, dengan begitu tidak semua pelaku tindak pidana dihukum di penjara. Menurut dia bisa saja mereka dihukum alternatif seperti misalnya kerja sosial. "Selain itu kami juga tengah berupaya memindahkan napi-napi dari lapas. Misalnya dari yang terlalu over ke lapas yang tingkat over-nya belum tinggi. Tapi hal ini juga bukan solusi terbaik," terangnya. Seperti diberitakan, Minggu Sore, kerusuhan di Lapas kembali terjadi. Kali ini lokasinya berada di Lapas Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 17.00. Peristiwa itu bermula dari aksi sejumlah napi yang secara spontan menerobos ke pos pengamanan dan melakukan penyerangan kepada petugas jaga. Para napi lantas melakukan pembakaran ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan ruang registrasi. Semen tara itu, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman menilai persoalan lapas atau rutan yang mengalami over kapasitas, bukan menjadi penyebab utama insiden kerusuhan di Lapas Labuhan Ruku. Menurut dia, yang perlu menjadi sorotan justru persoalan sistem pengamanan di lapas. "Merupakan masalah klasik ya over capacity. Tetapi yang jadi sorotan bukan over capacity-nya, tapi penguatan sistem pengamanan yang harus dioptimalkan. Kalau tidak, ini akan terus berlanjut dan berlanjut,"papar Marciano di JCC, kemarin. Marciano pun tidak memungkiri jika selama ini sistem pengamanan di lapas, kurang maksimal. Namun, dia juga mengakui bahwa banyak kendala yang dihadapi sejumlah lapas dan rutan di Indonesia, termasuk salah satunya persoalan over capacity. "Ya, kita tidak bisa bilang itu maksimal, kalau masih terjadi dan terus terjadi. Pasti ada upaya lain yang harus dikedepankan supaya tidak terulang kembali. Kita harus mengakui mereka juga punya kendala, dan kendala itu tidak bisa diselesaikan dalam sesaat,"paparnya. Di samping itu, BIN juga menyoroti soal relokasi narapidana dari satu lapas ke lapas lain. Marciano menuturkan, pemindahan narapidana tersebut harus melewati seleksi yang ketat, tidak asal direlokasi ke lapas terdekat. "Pergeseran napi dari satu tempat ke tempat lain harus seleksi ketat. Karena justru dapat menimbulkan masalah baru dimana dia ditempatkan,"jelasnya. (ken/gun/dim/dod) Sumber: http://www.indopos.co.id/index.php/berita-utama/41-banner-berita-utama/5090-pemindahan-napi-jangan-serampangan

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0