Pemprov Kaltim Harus Bantu Lapas Tenggarong

H. Salehudin meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) turut serta membantu memenuhi kebutuhan fasilitas di Lapas Kelas IIB Tenggarong. “Saya meminta kepada Kemenkum-ham agar turut membantu kebutuhan Lapas Kelas IIB Tenggarong,” kata Salehudin yang juga ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Menurut dia, kondisi Lapas Kelas IIB Tenggarong sangat mendesak untuk direnovasi.  warga binaan di lapas tersebut telah melebihi kapasitas. “Pemprov Kaltim juga harus peduli, karena Lapas ini tidak hanya dihuni oleh warga binaan dari Kukar namun juga dari kabupaten/kota lainnya di Kaltim,” jelasnya. Dia mengatakan, sesuai fakta di lapangan, preman yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah merupakan mantan warga binaan. Mereka kembali melakukan tindak kriminal lantaran tidak dibina ketika mendekam di penjara. Ditambahkan, Pemkab Kukar bisa membantu kebutuhan di Lapas Kelas IIB Tenggarong, namun j

H. Salehudin meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) turut serta membantu memenuhi kebutuhan fasilitas di Lapas Kelas IIB Tenggarong. “Saya meminta kepada Kemenkum-ham agar turut membantu kebutuhan Lapas Kelas IIB Tenggarong,” kata Salehudin yang juga ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Menurut dia, kondisi Lapas Kelas IIB Tenggarong sangat mendesak untuk direnovasi.  warga binaan di lapas tersebut telah melebihi kapasitas. “Pemprov Kaltim juga harus peduli, karena Lapas ini tidak hanya dihuni oleh warga binaan dari Kukar namun juga dari kabupaten/kota lainnya di Kaltim,” jelasnya. Dia mengatakan, sesuai fakta di lapangan, preman yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah merupakan mantan warga binaan. Mereka kembali melakukan tindak kriminal lantaran tidak dibina ketika mendekam di penjara. Ditambahkan, Pemkab Kukar bisa membantu kebutuhan di Lapas Kelas IIB Tenggarong, namun jika bantuan tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah daerah maka secara otomatis semakin membuat pemerintah pusat lepas tangan.  “Kita bukan tidak mau membantu tapi dimana letak kepedulian mereka,” ucapnya. Kepedulian juga harus ditunjukkan oleh Pemprov Kaltim. Pasalnya, Lapas tersebut tidak hanya dihuni oleh warga binaan yang berasal dari Kukar namun juga dihuni oleh kota/kabupaten lain di Kaltim. “Lapas ini juga dihuni oleh mereka yang dari Kutai Timur, Bontang, Kutai Barat dan  Kutai Hulu. Jadi Gubernur juga harus turun tangan,” tukasnya. (adv/ian114)   Sumber: http://www.korankaltim.com/

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0