Peran Dokter Lapas akan Dimaksimalkan

Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan pembenahan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setelah Menteri Amir Syamsudin dan Wakil Menteri Denny Indrayana menemukan indikasi penyalahgunaan izin berobat narapidana.
Saat melakukan sidak ke Lapas dan rumah sakit rujukan, Amir dan Denny menemukan napi yang mendapat izin tak berada di tempat. Napi yang sedang berobat pun tidak dijaga petugas. Bahkan napi bebas menggunakan alat komunikasi. Dalam rangka penertiban, napi kasus korupsi khususnya yang ditangani KPK dipindah ke Lapas Sukamiskin, Bandung.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan salah satu fokus penertiban dan pembenahan di Lapas adalah izin berobat. Humas Ditjen Pemasyarakatan, Akbar Hadi, menambahkan salah satu yang akan dilakukan adalah memaksimalkan peran dokter Lapas dan RS Lapas Cipinang. Dalam masa penataan ini, napi akan sulit keluar. “Tidak keluar dululah. Kalaupun keluar, ya berdasarkan rujukan dari rumah sakit yang ki

Peran Dokter Lapas akan Dimaksimalkan
Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan pembenahan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setelah Menteri Amir Syamsudin dan Wakil Menteri Denny Indrayana menemukan indikasi penyalahgunaan izin berobat narapidana.
Saat melakukan sidak ke Lapas dan rumah sakit rujukan, Amir dan Denny menemukan napi yang mendapat izin tak berada di tempat. Napi yang sedang berobat pun tidak dijaga petugas. Bahkan napi bebas menggunakan alat komunikasi. Dalam rangka penertiban, napi kasus korupsi khususnya yang ditangani KPK dipindah ke Lapas Sukamiskin, Bandung.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan salah satu fokus penertiban dan pembenahan di Lapas adalah izin berobat. Humas Ditjen Pemasyarakatan, Akbar Hadi, menambahkan salah satu yang akan dilakukan adalah memaksimalkan peran dokter Lapas dan RS Lapas Cipinang. Dalam masa penataan ini, napi akan sulit keluar. “Tidak keluar dululah. Kalaupun keluar, ya berdasarkan rujukan dari rumah sakit yang kita punya,” jelas Akbar kepadahukumonline, Rabu (08/5).
Direktur Program, Center for Detention Studies (CDS), Gatot Oei, menilai Kementerian tidak menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Dalam lampiran Inpres disebutkan mekanisme permintaan pendapat kedua (second opinion) dari dokter IDI dalam hal surat rujukan izin berobat ke luar Lapas. Masalahnya, kata Gatot, dokter-dokter Lapas sangat gampang memberikan izin berobat.
Menanggapi sinyalemen Gatot, Akbar mengatakan regulasi izin berobat bagi napi sudah jelas. Cuma, permintaan pendapat kedua dari dokter IDI tampaknya belum jalan. “Terkait dengansecond opinion kami akan memperpanjang lagi kerjasama dengan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, Gatot melihat fungsi pengawasan tidak jalan. Petugas yang seharusnya menjaga napi yang sedang berobat ke luar justru tak ada di tempat. Larangan menggunakan telepon genggam dan pungutan liar, misalnya, sudah jelas. Yang jadi masalah justru pengawasannya. “Setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM seharusnya dibarengi dengan pengawasan apakah sudah sesuai dengan aturannya dalam praktek,” ucap Gatot.
Ditjen Pemasyarakatan, jelas Akbar, akan mengoptimalkan rumah sakit dan dokter Lapas. Namun ia juga mengakui tak semua Lapas dan penjara punya dokter khusus. Di lapas yang tersedia balai pengobatan dan rumah sakit, Ditjen Pemasyarakatan akan menyediakan dokter spesialis agar napi tak keluar Lapas.
Toh, kebijakan mengoptimalkan peran dokter Lapas belum tentu menyelesaikan masalah. Di mata Gatot, penyalahgunaan izin berobat napi selama ini tak lepas dari peran dokter Lapas. Dokter adalah salah satu pihak yang layak dimintai tanggung jawab, selain Kepala Lapas, atas penyalahgunaan izin berobat napi.
Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519062ae72c8f/peran-dokter-lapas-akan-dimaksimalkan?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1