Priyo: Pemerintah dan DPR Jangan Diberi Akses ke Lapas

Jakarta Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam, Priyo Budi Santoso, mendukung pencabutan kartu akses khusus bagi anggota DPR untuk mengunjungi lapas. Bahkan, ia menilai anggota DPR tidak perlu diberi akses khusus untuk mengunjungi lapas. "Menurut saya isu itu (kartu akses khusus) bukan sesuatu yang penting lagi. Buat apa DPR dikasih kartu akses untuk mengunjungi penjara? Lebih baik aparat pemerintah dan DPR jangan ada yang diberi akses khusus untuk mengunjungi lapas," kata Priyo saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Senin (13/2/2012). Menurut Priyo, pemberian akses khusus untuk mengunjungi lapas akan memberi kesan pejabat dan DPR bisa sewenang-wenang terhadap warga binaan lapas. Apalagi hak khusus tersebut rawan disalahgunakan. "Apalagi saya dengar ada yang pernah mengunjungi lapas Pondok Bambu. Buat apa ke sana?" tutur Priyo. Seperti diketahui lima

Priyo: Pemerintah dan DPR Jangan Diberi Akses ke Lapas
Jakarta Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam, Priyo Budi Santoso, mendukung pencabutan kartu akses khusus bagi anggota DPR untuk mengunjungi lapas. Bahkan, ia menilai anggota DPR tidak perlu diberi akses khusus untuk mengunjungi lapas. "Menurut saya isu itu (kartu akses khusus) bukan sesuatu yang penting lagi. Buat apa DPR dikasih kartu akses untuk mengunjungi penjara? Lebih baik aparat pemerintah dan DPR jangan ada yang diberi akses khusus untuk mengunjungi lapas," kata Priyo saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Senin (13/2/2012). Menurut Priyo, pemberian akses khusus untuk mengunjungi lapas akan memberi kesan pejabat dan DPR bisa sewenang-wenang terhadap warga binaan lapas. Apalagi hak khusus tersebut rawan disalahgunakan. "Apalagi saya dengar ada yang pernah mengunjungi lapas Pondok Bambu. Buat apa ke sana?" tutur Priyo. Seperti diketahui lima orang anggota Komisi III DPR RI mengembalikan kartu akses untuk berkunjung ke unit-unit kerja Kemenkum HAM, termasuk Lembaga Pemasyaratan (LP). Pengembalian kartu ini dilakukan pada rapat kerja antara Kemenkum HAM dan Komisi III DPR. Pengembalian kartu akses itu berawal dari interupsi anggota Komisi III Syarifudin Suding di awal rapat. Suding meminta agar kartu akses miliknya bisa dikembalikan. (lh/lh)

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0